PALU – Mewakili Pimpinan DPRD Sulteng memberikan materi dalam Konferensi Kerja Provinsi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulteng, Sekretaris Komisi IV DPRD Sulteng, Hj Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag, MH menguraikan korelasi ketahanan keluarga dengan Pendidikan.
“Saya diamanahkan membawakan materi dengan tema Kebijakan Anggaran Pendidikan Sulawesi Tengah, dari Perspektif DPRD. Tapi saya ingin menguraikan apa hubungan ketahanan keluarga dengan Pendidikan. Bagi saya ini, sangat penting, tidak kalah pentingnya kita membahas anggaran atau kebijakan terkait Pendidikan,”kata Bunda Wiwik, sapaan akrab Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng ini.
Menurut Bunda Wiwik, satu hal yang patut disyukuri. Katanya, dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025–2029, disebutkan bahwa adanya korelasi antara Pendidikan dan Ketahanan Keluarga dalam rangka transformasi SDM.
“Pendidikan sangat erat kaitannya dengan ketahanan keluarga karena keluarga merupakan fondasi utama pembentukan karakter dan nilai-nilai yang menjadi dasar kekuatan keluarga,”katanya.
Menurut Bunda Wiwik, bahwa pendidikan dalam keluarga akan menghasilkan anggota keluarga yang memiliki akhlak mulia, spiritualitas yang kuat, dan kemandirian, yang semuanya berkontribusi pada ketahanan fisik, sosial, dan psikologis keluarga.
Dengan pendidikan yang baik, keluarga dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga terwujud keluarga yang kokoh dan mampu menjadi generasi penerus yang hebat
“Selama ini banyak di antara kita, lebih banyak menyerahkan urusan anak ke sekolah. Padahal anak-anak kita itu, lebih banyak waktu interaksinya dengan kita di rumah. Maka perlu ada pembagian peran, antara guru di sekolah, dengan tugas mendidik anak di rumah oleh orangtuanya,”tegasnya.
Dalam paparannya, Bunda Wiwik menguraikan kondisi pendidikan saat ini sesuai yang termaktub dalam dokumen RPJMD. Bahwa Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang konsisten, namun masih terdapat tantangan signifikan. Salahatunya, masih terdapat kesenjangan antar wilayah.
“Seperti perbandingan, IPM Kota Palu berada di level 84,12, sementara Kabupaten Banggai Kepulauan pada level 67,65,”sebutnya.
Tantangan utama lainnya, meliputi angka putus sekolah yang masih tinggi, disparitas kualitas guru, dan keterbatasan sarana prasarana yang memadai. Juga masalah akses belum merata, keterbatasan Sarpras, termasuk fasilitas digitalisasi sekolah. Juga kondisi ketidakmerataan mutu dan kompetensi tenaga pengajar di berbagai wilayah, pendidikan vokasi belum optimal, serta adanya kesenjangan antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri.
“Ternyata Bapak Ibu, di antara yang menjadi kendala Pendidikan saat ini, yakni fenomena perkawinan usia anak. Diakui, bahwa di Sulteng masih tinggi angka perkawinan usia anak. Salah satu penyebabnya, karena kurangnya peran keluarga dalam mendukung Pendidikan,”tandasnya.
Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulawesi Tengah tahun 2025 digelar di salah satu hotel di Palu, pada Jumat (13 September 2025).
Konkerprov kali ini, dihadiri Wakil Ketua Pengurus Besar (PB) PGRI, Drs. H. Baskara Aji, Ketua PGRI Sulawesi Tengah, Syam Zaini, serta 13 pengurus PGRI kabupaten/kota se-Sulteng.(**)
