Morowali Utara – Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara dari Fraksi PKS, Mastam Mustaring, menegaskan pentingnya transparansi dan sinergi antara lembaga legislatif dan mitra kerja dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya yang berada di bawah naungan Komisi II.
Sebagai Sekretaris Komisi II DPRD Morowali Utara, Mastam menekankan agar OPD lebih terbuka dalam pelaksanaan program pemerintahan. “Sebagai lembaga legislatif, mari kita saling bersinergi untuk pengelolaan pembangunan. Dengan sinergitas ini, kita dapat mencapai tujuan pembangunan daerah Morowali Utara secara lebih efektif,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mendorong agar potensi yang bisa menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dioptimalkan, terutama terkait dengan pendataan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) di wilayah Morowali Utara.
Menurutnya, pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk perlu ditingkatkan, terutama yang datang menggunakan visa wisata namun bekerja di sejumlah perusahaan.
“Ini perlu kita cermati bersama. Banyak informasi TKA yang masuk menggunakan visa wisata, tapi mereka mendapatkan fasilitas bekerja di perusahaan. Oleh karena itu, kami mendorong agar didirikan kantor pengawasan TKA di kawasan perusahaan yang memperkerjakan mereka,” tegasnya.
Mastam juga menyoroti kinerja beberapa dinas, seperti Dinas Pertanian, yang dinilainya perlu lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia mencontohkan target percetakan sawah yang belum tercapai karena sejumlah lahan pertanian masyarakat berada di kawasan hutan lindung, seperti di Desa Togo Mulya, Kecamatan Petasia Barat.
“Perlu dilakukan pendataan untuk mengetahui berapa luasan lahan sawah masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan lindung. Dengan data tersebut, kita bisa sama-sama mendorong upaya penurunan statusnya agar lahan itu dapat dimanfaatkan secara optimal oleh petani,” tutupnya.
