Sigi — Anggota Legislatif PKS Kabupaten Sigi, Abd Rifai Arif, melontarkan kritik tajam terhadap pola penanganan stunting di wilayahnya yang dinilai masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar persoalan secara menyeluruh.
“Stunting tak bisa dipisahkan dari kemiskinan. Tapi penanganannya masih sporadis, seperti pemadam kebakaran baru bergerak saat kasus melonjak,” ujar Rifai dalam pernyataannya, Senin (7/7/2025).
Politisi PKS ini menekankan pentingnya pendekatan terpadu sejak dini, terutama bagi pasangan muda yang menikah sebelum mapan secara ekonomi. Ia menilai banyak kasus stunting bermula dari pernikahan dini dan pola pengasuhan yang belum optimal.
Menanggapi pernyataan Wakil Bupati Sigi terkait efisiensi anggaran yang berdampak pada pengurangan sejumlah program, Rifai menyatakan bahwa penanganan stunting tidak semata soal anggaran, tetapi juga membutuhkan edukasi dan pendekatan budaya.
“Harus ada intervensi sejak remaja, termasuk dari lembaga keagamaan seperti Kemenag. Jangan tunggu anak lahir baru bertindak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rifai menyoroti pentingnya kerja lintas sektor untuk mengatasi stunting dan kemiskinan secara simultan. Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen seperti dinas kesehatan, pendidikan, sosial, serta tokoh masyarakat dan agama menjadi kunci dalam mengatasi persoalan ini secara berkelanjutan.
Sebagai informasi, angka stunting di Kabupaten Sigi pada tahun 2024 mengalami kenaikan signifikan dari 26,4% menjadi 33%. Sigi pun masuk dalam lima besar daerah dengan lonjakan prevalensi stunting tertinggi di Sulawesi Tengah, bersama Kabupaten Buol, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, dan Kota Palu.
Sementara itu, tingkat kemiskinan di Sigi per September 2024 tercatat sebesar 11,03%, atau sekitar 29.800 jiwa dari total populasi sekitar 270 ribu penduduk. Data ini memperkuat korelasi antara kemiskinan dan stunting yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. (Disadur dari media elsindo.id)
